Guru Kehidupan

Marilah kita berpikir untuk menjadi lebih baik


Leave a comment

Polisi Indonesia = Polisi Tarzan

Ikutan membahas masalah yang lagi diperdebatkan mengenai tanda dilarang PARKIR dan tanda dilarang STOP yang lagi rame di Medsos.

Jadi sebenarnya siapa yang ERROR? Bapak supir taxi atau si Pak Polisi? Kemarin di MetroTV Kompolnas Adrianus Meliala (Hmmm… mudah-mudahan tidak salah menyebut nama, nanti saya re-check kembali) tidak bisa menjawab secara gamblang karena katanya dia tidak melihat kasusnya secara langsung di lapangan. Bapak Kompolnas itu kemudian mengatakan bahwa kalau ada perdebatan sebaiknya diperdebatkan di pengadilan. Tapi siapa yang percaya pengadilan kasus-kasus lalu lintas. Pada kenyataannya di pengadilan tidak ada proses pengadilan yang adil. Yang ada hanya proses ketok palu. Pada akhirnya hanyalah situasi berbeli-belit yang menyusahkan, ongkos yang lebih mahal dan waktu terbuang.

Seorang Kompolnas seharusnya bisa menjelaskan bedanya dilarang PARKIR dan dilarang STOP. Apa sebenarnya kriteria dilarang PARKIR dan apa kriteria dilarang STOP. Parkir, berarti pengendara mobil meletakkan kendaraannya di tempat dan lokasi tertentu, pengendara mematikan mesin, dan meninggalkan kendaraan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Stop, atau berhenti berarti kendaraan diletakkan pada tempat dan lokasi tertentu, mesin kendaraan bisa masih hidup atau dimatikan, pengendara masih berada di dalam kendaraan atau tidak jauh dari kendaraan, waktu berlangsungnya kegiatan atau durasi kendaraan berhenti adalah singkat, maka ini disebut sebagai STOP atau berhenti. Yang membedakan antara STOP dan PARKIR adalah durasinya. Inilah yang harus dibedakan. Selama ini tidak ada kriteria jelas durasi waktu antara yang disebut sebagai STOP dan PARKIR.

Saya sendiri sebenarnya meskipun sudah 32 tahun memiliki SIM juga jadi ikut-ikutan bingung menjelaskan berapa lama durasi yang dikatakan STOP atau berhenti sehingga berbeda dengan kriteria PARKIR. Akhirnya saya coba tanya kepada Hans suami saya apa kriteria dilarang PARKIR dan dilarang STOP kalau di negaranya. Jawabanya ternyata lebih lugas dari seorang Kompolnas. Yang dimaksud dengan STOP itu artinya berhenti selama 0 sampai 10 menit. Sedangkan kendaraan berhenti lebih dari 10 menit artinya kendaraan itu diparkir. Jadi jika supir menghentikan kendaraan sementara ada larangan parkir maka masih diperbolehkan selama kendaraan berada di lokasi tersebut tidak lebih dari 10 menit. Jadi misalkan kita sedang berkendaraan tiba-tiba mendapatkan panggilan telephone penting dari telephone genggam dan kita ingin mengangkatnya, kemudian kita menghentikan kendaraan sementara ada tanda dilarang PARKIR kita bisa berhenti atau STOP di tempat itu selama tidak lebih dari 10 menit.

Jadiiiiii…. hehehe tidak salah Polisi lalu lintas Indonesia memang pantas dibully soal kasus penilangan seorang supir taxi yang berhenti di dekat tanda dilarang PARKIR. Tidak salah kalau ada yang bilang Polisi Indonesia sama dengan Polisi dari hutan.


Leave a comment

Cokelat berhadiah kondom

SONY DSC

Ada yang sibuk bikin promosi Valentine Day dan sebagian sibuk promosi menentangnya. Sekarang kelihatan lebih ramai memperdebatkannya bukan karena dulu Valentine Day tidak existing tapi karena dulu system komunikasi belum seperti sekarang. Dulu jaman masih ABG umur 13 tahun kita juga sudah kenal apa itu Valentine Day dan sekarang usia saya sudah setengah abad, jadi Valentine Day di Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Saya atau kita remaja dulu mengenal Valentine Day dari majalah-majalah remaja seperti Gadis, Hai, Mode Indonesia. Dulu media hanya lewat Koran dan majalah, bedanya jurnalistik sekarang lebih banyak medianya itu yang bikin nampak lebih ramai dan heboh.

Jadi tertarik juga untuk mengulas dan mengenang Valentine Day masa lalu. Teringat lagi waktu masa pertama-tama naksir cowok di usia 13 tahun. Sangat normal dan terjadi hampir semua anak baru gede mengalami fase-fase itu. Teringat pernah menulis puisi-puisi cinta, meski tidak ingat lagi isinya, pasti malu kalau baca sekarang. Berharap tidak ada yang membaca tulisan-tulisan itu di halaman belakang buku sekolah. Jaman remaja tahun 70-an dulu tidak ada yang jual kartu valentine tapi bukan berarti VD tidak exist. Jaman dulu bukan cuma kartu VD yang langka kartu-kartu lain juga dan kita remaja dulu biasa membuat sendiri kartu-kartu ucapan. Kadang ada majalah yang memberi bonus kartu VD dengan gambar-gambar kartun.

Remaja mulai tertarik lawan jenis juga hal yang biasa. Masa SMP aku dulu juga ada naksir teman cowok dan aku tahu ada teman-teman cowok yang juga naksir aku. Pernah dulu aku buat kartu Valentine dan berkhayal untuk mengirim kartu buat anak cowok yang aku taksir itu. Berharap ada juga yang mengirimkan kartu dan berkata „ will you be my valentine“. Hahaha… tapi tidak ada satupun cowok yang naksir itu mengirimi kartu apalagi kirim cokelat dan sekuntum mawar merah. Sebagai cewek tahan gengsi untuk tidak mengirimi kartu lebih dahulu. Masih takut pacaran juga. Takut pelajaran sekolah kacau karena mikirin pacaran. Ketika hari Valentine lewat tidak ada kartu dan kartu bikinan sendiri akhirnya cuma jadi sekedar kerajinan tangan.

Beberapa hari lalu ada berita heboh tentang kondom hadiah setiap membeli dua batang coklat di jaringan minimarket Indomaret dan Alfamart. Masyarakat heboh karena takut anak-anak remaja terlalu dini mengenal sex. Kalau aku ingat-ingat kembali dulu pertama kali tahu kondom juga pas di SMP. Malah tahunya dari teman-teman sekelas. Ada anak cowok yang meniup sebuah balon warna biru. Lalu teman-teman cewek mulai berteriak-teriak seperti anak babi. Terus aku tanya kenapa sih ribut. Ada teman cewek yang memberitahu bahwa balon yang dibuat mainan itu bukan balon biasa. Itu kondom. Aku penasaran sekali dan tanya teman kok mereka tahu kalau itu kondom. Lalu teman memberikan penjelasan kalau di bagian ujung balon itu ada yang ‘nyenil’ seperti puting payudara maka itu kondom bukan balon hiasan pesta. ‘Oooo’ baru tahu deh. Bagaimana mereka bisa dapat benda itu tidak ada yang berterus terang. Tapi toh pada intinya bisa juga benda seperti itu jatuh ke tangan anak remaja baru gede.

Usia 13 atau 14 tahun pertama kali menstruasi buat yang cewek sementara anak cowok sudah disunat dan mulai tumbuh kumis. Organ sexual berkembang dan keinginan sexual juga mulai muncul. Keinginan untuk melakukan sex itu normal sekali. Kenapa orang tua sekarang harus menjadi ketakutan jika anak-anak remajanya mulai tumbuh ‘keinginan’ itu?. Dulu kita-kita juga bermimpi mendapatkan first kiss dari cowok idaman pada saat Valentine tapi nyatanya tidak berani mendekati cowok itu, melakukan bersentuhan saja tidak berani apalagi sampai berciuman, akhirnya hanya mimpi basah… hahaha.

Dari semua catatan di atas dan kenangan VD masa remaja tahun 70-80an pada dasarnya Valentine Day bukan barang baru yang mesti ditakuti oleh orang tua untuk anak remajanya. Pada dasarnya perayaan Valentine juga hanya perayaan biasa saja, yang sebenarnya dimanfaatkan untuk menjual mimpi dan khayalan, hanya event komersil tidak ada lain. Sekarang ini bukan hanya Valentine Day yang jadi begitu komersil, Perayaan Ulang Tahun, Lebaran, Natal, Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, bahkan kalau bisa acara Ultah kucing kesayangan dibuat perayaan dan dikomersilkan luar biasa. Yang kita lawan sebenarnya adalah dunia kapitalis dan pedagang yang mengkomersilkan berbagai acara itu. Bagaimana melawannya? STOP BUYING, WE DON’T NEED IT.


Leave a comment

Surat terbuka untuk Presiden Jokowi

Bapak Jokowi yg terhormat,

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan mengenai negara ini, pengharapan saya kepada bapak di dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya termasuk orang yg tidak ikut memilih pada pilpres tahun ini, terus terang saya golput karena kedua calon presiden yang ada pada saat pilpres 2014 tidak sesuai dengan pilihan hati saya. Saya tidak bisa menetapkan pilihan saya hingga saat terakhir diadakannya Pilpres. Sebenarnya saya melihat ‘sepertinya’ bapak orang baik tapi sayang partai yg mengusung bapak adalah partai yg ketika mendapat kesempatan memimpin negeri ini kebijakan2 yg dibuat masa itu saya nilai gagal. Saya yang dulunya adalah pendukung Ibu Mega merasa kecewa yang sangat berat dengan partai PDIP. Itu yang membuat saya ragu untuk memilih bapak. Saya kurang yakin bahwa bapak bisa bekerja sendiri dalam membuat kebijakan. Bagaimanapun partai pengusung adalah team work anda. Yang saya ingat sampai sekarang kegagalan utama masa pemerintahan PDIP Ibu Mega adalah lemahnya keamanan negara, sehingga terjadi serangan2 bom yang katanya ulah “teroris”. Bom Bali, bom JW Marriot, bom di kedutaan Australia, semua terjadi di masa ibu Mega. Pemboman dan ancaman pemboman oleh pengacau keamanan terjadi dimana-mana. Gangguan keamanan yang membuat perekonomian menjadi kacau. Lemahnya keamanan negara bukan hanya menimbulkan kekacauan ekonomi melainkan juga terjadi kekacauan sosial dan budaya dengan munculnya kebencian pada umat agama yang satu dengan lainnya. Sisa2 peninggalan masa itupun banyak kita lihat di sekitar kita. Gedung2 yg dijaga dengan sistem sekuriti yg sangat ketat karena ketakutan bahwa satu diantara kita orang Indonesia akan meledakkan bangunan itu. Sistem keamanan yg dilakukan masing2 pribadi karena ketidak percayaan bahwa negara bisa menyelengggarakan sistem keamanan yang lebih baik. Semua itu karena intel tidak bisa menemukan sumber, potensi dan asal muasal gangguan keamanan negara dan mencegahnya lebih awal sebelum hal itu terjadi. Seolah-olah ancaman bisa datang dari siapa saja dari orang-orang yang lalu-lalang, sehingga masing2 pribadi yang merasa perlu harus menyelenggarakan sendiri2 sistem keamanan. Dunia luarpun akhirnya menilai bahwa negara ini bukan negara yang aman. Saat ini bapak sudah dipilih oleh sebagian besar dari saudara2 saya sebangsa dan se tanah air. Dan PDIP kembali menjadi ‘leading party’ 5 tahun ke depan. Saya cuma berharap bahwa keamanan negara pada pemerintahan PDIP Jokowi lebih baik daripada di masa Ibu Mega. Yang paling dibutuhkan oleh rakyat dalam sebuah negara adalah keamanan, ketenangan dan kedamaian. Dengan keadaan negara yang aman dari berbagai gangguan keamanan baik dari luar maupun dalam negeri maka masyarakatpun akan tenang dalam bekerja dan berusaha. Keadaan perekonomian pun menjadi stabil. Pemerintahan Demokrat Bapak SBY berhasil meningkatkan keamanan negara saya berharap pada masa pemerintahan Bapak JKW bisa sedikitnya mempertahankan apa yang sdh dikerjakan oleh Bapak SBY, dan jauh lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan.

Selanjutnya disamping keamanan, ketenangan dan kedamaian, masyarakat membutuhkan KESEMPATAN. Untuk dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga masing2 penduduk negeri ini membutuhkan KESEMPATAN. Kesempatan yang diberikan negara untuk masyarakatnya. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hingga meningkatkan taraf hidupnya. Kesempatan untuk berusaha, diberbagai bidang; berdagang, memproduksi barang, bertani, berternak dll.

Dalam isi kampanye Bapak, yang Bapak janjikan dalam memberikan kesempatan pendidikan adalah akan diberikannya Kartu Pintar. Siapa yang akan mendapatkan kartu pintar? Orang miskin jawabannya. Bagaimana membedakan orang miskin dan hampir miskin? Bapak menyelamatkan orang miskin tapi masyarakat hampir miskin yang jumlahnya lebih besar malah justru terjerumus dalam kemiskinan dan tidak ada yang menolong. Bagaimana jika ada yang sudah mendapatkan kesempatan dan berbagai kemudahan dengan kartu pintar ternyata tidak memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak? Menyelamatkan bangsa kenapa harus pilih-pilih? Bagaimana mungkin, satu wilayah mendapatkan kemudahan pendidikan sementara wilayah yang lain tidak, hanya karena belum bisa membagikan kartunya. Dan pertanyaan lain, Kartu di wilayah yang satu apakah berlaku di wilayah lain? Jika orang-orang berkemampuan ingin mendapatkan yang lebih itu di luar fasilitas negara, tapi standard pendidikan minimum, itulah yang harus diberikan negara untuk semua generasi muda anak-anak bangsa guna meningkatkan pengetahuan, kebisaan, dan keahlian. Perataan pendidikan, tanpa pilih memilih tentunya lebih sederhana, praktis dan tanpa anggaran membuat kartu.

Sayapun mempertanyakan persoalan kesempatan bekerja dan berusaha. Bapak menjawabnya dengan program Bapak yang Bapak sebut dengan revolusi mental para birokrat, ingin mempermudah segala bentuk birokrasi dan perijinan sehingga terbuka peluang usaha dan peluang pekerjaan. Di negara ini yang terjadi adalah sebuah penilaian bahwa jika seseorang akan memulai sebuah usaha, berdagang, menyediakan jasa atau memproduksi barang, maka orang itu adalah termasuk orang yang berkelebihan, bukan dinilai sebagai orang yang sedang berusaha untuk survive, menyelamatkan kehidupannya atau meningkatkan taraf hidupnya untuk bangkit dari keterpurukan, sehingga oleh PNS, mereka2 pegawai negara yang digaji dengan uang negara, mereka2 para birokrat dari tingkat kelurahan hingga ke dinas perijinan, seseorang yang membuka peluang usaha layak dijadikan sapi perah, ATM berjalan atau apapun istilahnya. Revolusi mental birokrat memang perlu, tapi tahukah Bapak bahwa birokrat bekerja mempersulit masyarakat yang mengajukan perijinan membuka peluang usaha bukan hanya mempergunakan SIFAT DAN PERILAKU, atau mentality mereka tapi juga dengan menggunakan aturan dan undang-undang yang ada? Contohnya, undang2 dan aturan jika seseorang dari kota Solo dengan kartu tanda penduduk kota Solo tidak mempunyai peluang dan kesempatan membuka usaha di DKI, hanya orang dgn KTP DKI bisa mengajukan ijin usaha di DKI, hanya orang dengan KTP Bali bisa mengajukan ijin usaha di Bali. Bapak pasti akan menjawab hal itu tidak benar. Saya setuju, tentu saja bisa, tapi dengan catatan. Bisa mengajukan ijin usaha jika melalui proses yang panjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan untuk sebuah kartu penduduk musiman, yg harus diperpanjang setiap 3 bulan. Bukan hanya DKI dengan aturan seperti itu, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Penduduk propinsi yang satu tidak diakui di propinsi yang lain, kartu penduduk kota yang satu tidak dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas di kota yang lain bahkan terkadang untuk membuka rekening di Bank sekalipun. Penduduk Indonesia mempunyai KTP warga negara Indonesia tapi tidak berlaku di seluruh Indonesia. Undang2 dan aturan pendirian usaha juga masih menggunakan aturan2 Jaman Penjajahan Belanda. Aturan yang membatasi lokasi dan tempat ijin usaha berdasar ijin HO, sebuah aturan yang dibuat oleh VOC, aturan dari pemerintahan penjajah. Bagaimana bisa terjadi, aturan pemerintahan RI untuk bangsanya sendiri tapi menggunakan aturan penjajah? Orientasi dari aturan yang digunakan adalah untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Semua aturan2 yang mempersulit perijinan masih ada dan digunakan. Semua kerumitan aturan sengaja dibuat sehingga orang tidak tahu harus mulai dari mana untuk melegalisasi usahanya. Pada akhirnya penduduk yang mau memulai usaha harus membayar mahal kepada Biro Jasa kroni-kroni birokrat. Bagi saya revolusi mental birokrat ini adalah OMONG KOSONG Bapak Jokowi yang paling besar. Bukannya saya mengharapkan sebuah negara tanpa aturan dan undang2, melainkan sebuah perubahan dari persoalan yang paling mendasar, bahwa pemerintah bukan penjajah. Bagi saya sebuah revolusi birokrasi adalah merubah semua aturan dan undang2, menggantinya dengan aturan dan undang2 yang sama sekali baru dengan orientasi untuk masyarakat, bangsa, semangat nasionalisme, dan ketertiban komunitas yang berkepentingan. Salah satu contohnya adalah jika Bapak bisa memerintahkan kepada seluruh pimpinan, kepala daerah, bahkan kepala suku, untuk merubah aturan bahwa pemegang KTP warga Indonesia bisa membuka peluang usaha, mengajukan ijin usaha dimanapun di seluruh wilayah Indonesia yang dikehendaki. Semua kepala daerah harus membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk penduduk Indonesia yang berasal dari wilayah manapun di Indonesia. Satu penduduk satu KTP, SATU INDONESIA untuk semua warga negara Indonesia, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan propinsi dan lokal. Administrasi pemerintahan juga menjadi lebih sederhana. Masyarakat yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri membutuhkan aturan-aturan yang mendukung dan memudahkan dalam hal membuka peluang usaha, aturan yang bisa menjaga ketertiban diantara komunitas dalam usaha, tapi tidak membatasi kesempatan dalam memulai usahanya. Aturan yang menguntungkan semua pihak baik untuk pelaku usaha maupun konsumennya. Dan terpenting adalah aturan2 yang tidak ada lagi satupun celah yang bisa digunakan oleh mental birokrat yang paling buruk sekalipun untuk menjadikan pelaku usaha sebagai sapi perah. Itu yang lebih pantas untuk disebut sebagai revolusi birokrasi.

Semoga Bapak dapat memahami isi dari surat saya ini, apa yang saya bicarakan di dalam surat saya yang panjang lebar ini, dan dapat memaklumi mengapa saya meragukan kepemimpinan Bapak. Tapi dibalik keraguan itu ada pengharapan bahwa Bapak Jokowi Presiden RI ke 7 yang terhormat yang dipilih oleh lebih dari setengah masyarakat Indonesia, oleh saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, memang pribadi yang layak dan tepat untuk memimpin negeri ini karena berhasil mewujudkan apa yang menjadi gagasan dan harapan saya, harapan semua masyarakat Indonesia yang sependapat dengan saya tapi tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikannya. Apa yang saya ungkapkan ini karena saya menghargai dan mendukung siapapun yang menjadi pimpinan di negeri ini meskipun bukan pribadi yang menjadi favorite saya. Saya menunggu perubahan ini dalam 5 tahun ke depan masa pemerintahan Bapak. Terima kasih.

Salam hormat saya,

Henny Brunner


1 Comment

‘Kok seperti mau ikut ngatur negara’

Suatu hari ada teman kuliah di Undip, Henri Yap, yang posting status di lamannya di sebuah social media. Dia menulis komentarnya perkara urusan-urusan besar bangsa ini, problematika yang ada di Indonesia, yang setiap hari selalu saja ada isu-isu baru, persoalan yang memang menggelitik, suka bikin gemes, bikin pengen marah, juga bikin puyeng. Sebenarnya tidak ingat juga kasus apa yang dia tulis waktu itu. Yang menggelitik saya justru ada teman lain yang menanggapi di kolom komentar, ‘ngapain pagi-pagi sudah ngomong soal begituan, kok se-olah-olah kita ini mau ikut ngatur negara, dari pada pusing lebih baik nyari duit aja‘.

Apa jadinya kalau kebanyakan masyarakat apatis dan cuek bahkan tidak tahu menahu persoalan-persoalan besar bangsa ini?

Tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Sistem demokrasi kita ini terbalik-balik. Posisi ‘government‘ atau kalau di dalam Bahasa Indonesia terjemahannya ‘pemerintah’, justru adalah pihak yang tertinggi di dalam struktur negara, meskipun katanya dipilih oleh rakyat. Mereka, orang-orang yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat pada umumnya tuli dan buta persoalan bangsa, mereka tidak bisa menangkap dan mendengar apa yang sedang bergejolak di dalam masyarakat. Akibatnya mereka tidak bisa membuat kebijakan dan aturan yang sesuai dengan keadaan yang aktual. Rakyat ketakutan kalau harus berhadapan dengan pemerintah, rakyat berharap belas kasihan pemerintah, bukan sebagai pihak yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan kebijakan negara.

Ini yang menurut saya perlu diluruskan. Soal kedudukan rakyat di dalam sebuah negara demokrasi.

Di negara maju yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka kedudukan masyarakat dan rakyat itu adalah dalam posisi yang tertinggi. Artinya rakyatlah yang mengatur negara ini. Dan kedudukan society dan people power itu adalah menurut keadaan yang sebenarnya, rakyatlah yang mengatur negara, pemerintah itu adalah abdi negara, dibayar diberi gaji supaya apa yang dikehendaki rakyat dan society dapat berjalan dengan baik. Tugas wakil-wakil rakyat dalam parlemen adalah mengamati, mendengarkan dan mengangkat isu-isu yang beredar di dalam masyarakat, untuk kemudian menganalisanya dan merumuskannya di dalam aturan dan kebijakan dari perkembangan isu-isu yang ada tersebut. Parlemen bekerja untuk terus mendengarkan isu-isu dan problematika di dalam masyarakat dan society, bekerja dan berpikir untuk menganalisanya, merumuskannya dan menentukan kebijakan. Sesudahnya adalah tugas pemerintahan dan keamanan untuk menjalankan aturan dan kebijakan yang merupakan amanat dari parlemen/ wakil rakyat. Pemerintah, mereka hanyalah abdi dan pekerja yang memastikan bahwa kebijakan dan ketetapan yang sudah dirumuskan bersama oleh wakil rakyat di dalam parlemen bisa berlangsung lancar dan tertib.

Maka dengan demikian masyarakat memang harus tanggap. Masyarakat harus cerdas memikirkan nasib mereka. Masyarakat harus paham persoalan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Masyarakat lah yang harus mengangkat isu-isu dan persoalan, diusulkan, agar dibicarakan dalam pertemuan wakil-wakil rakyat. Kalau masyarakat apatis, cuek, bahkan tidak tahu keadaan diri masyarakat dan society nya itu bagaimana mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam negara ini. Kalau ada yang berbicara mengenai urusan-urusan besar negara ini berarti mereka berpikir untuk kepentingan masyarakat dan society. Bukan berarti ingin mengambil peran sebagai pemerintah. Memang rakyatlah yang mengatur negara ini di dalam negara demokrasi, dan bukan pemerintah.


Leave a comment

Hugo Chavez

Berguguran satu demi satu pemimpin dunia yang hebat, presiden Venezuela Hugo Chavez akan dimakamkan Jum’at 8 Maret lalu.

Waktu dia baru jadi presiden lihat tampangnya kayaknya enggak banget deh nih orang, ramalan aku dia adalah model pemimpin korup seperti layaknya pemimpin2 dari negera-negara ‘terbelakang’ (kebalikan dari negara ‘maju’). Tapi ternyata tidak. Waktu lihat langkah-langkah dia me-nasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan asing yang ada di negaranya syok juga dengarnya, dalam hati aku berpikir wah bakal perang nih Venezuela dengan USA, entah gimana caranya ternyata nggak berani tuh USA. Nampak sekali kalau USA sangat menginginkan kematian si Chavez, tapi cuma berani berkoar-koar nyumpahin dia. Chavez pun tahu nyawanya terancam, tapi dia tetap berani menghadapi resiko itu demi perbaikan ekonomi bangsanya.Nyatanya banyak pemimpin negara-negara lain yang lebih berpihak pada Venezuela, baik secara terang-terangan maupun tidak.

Mereka adalah negara-negara tetangga Venezuela di Amerika bagian Selatan dan negara-negara Afrika. Rupanya Venezuela punya hubungan yang sangat baik dengan negara-negara tetangganya, seperti Colombia, Kuba, dan mungkin bangsa-bangsa di Amerika bagian Selatan juga sebenarnya muak dengan USA cuma tidak berani secara terang-terangan.

Tanpa dukungan bangsa lain Amerika Serikat pun bukan apa-apa. Bangsa Amerika maksud aku USA, yang merasa paling jago ini, sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa follower-followernya. Makanya bangsa kita ini seharusnya nggak perlu takut sama USA. Aku muak banget sama presiden-presiden Indonesia yang suka njilatin pantatnya presiden USA, bangsanya dikentutin di berakin juga diem aja. Sebagai pemimpin sebuah bangsa harus bisa membuat strategi kalau nggak cocok dan tidak baik untuk bangsa kita ya jangan diikutin. Kita harusnya bisa melihat keadaan kalau nggak nguntungin buat bangsa kita cuekin aja mereka. Kalau USA banyak followernya ya kita diam aja dulu tapi kalau nggak ada followernya dan lebih banyak yang berpihak ke kita ya berani untuk berdiri diatas prinsip-prinsip yang baik untuk bangsa kita.

Ada prinsip yang sama dengan aku dari pemimpin dunia yang satu ini ‘Gue baek ame loe, kalau loe juga baik ama gue’, begitu cara dia mengajarkan pada bangsanya dalam menghadapi bangsa Amerika Serikat atau USA.

Setelah kematian Hugo Chavez apakah USA berpikir sebagai kesempatan untuk merebut kembali apa-apa yang diambil Chavez? Yuk kita lihat aja. Kita cuma bisa jadi penonton, tapi banyak hal bisa kita pelajari dari apa yang terjadi disana. Dan kita lihat nanti 2014 kira-kira model presiden Indonesia kayak apa yang jadi kandidat di Pemilu. Semoga nanti ada orang-orang Indonesia yang punya kepercayaan diri serta punya nasionalisme yang kuat seperti Hugo Chavez untuk kandidat Pemilu 2014.

Kelemahan dari negara kita adalah negara-negara tetangga kita Philipina dan Australia adalah USA minded, sementara Malaysia dan Singapore adalah British minded, sementara keduanya Australia dan British adalah follower setia USA. Yang bisa bangsa kita andalkan adalah negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Taiwan. Dengan bangsa-bangsa tersebut kita harus membuat hubungan baik terutama dalam hal kerjasama militer.


Leave a comment

UMR dan Sila ke 5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ok, bicara soal adil dan keadilan, apa yang dimaksud dengan adil dalam ideologi Pancasila kita ini? Adil itu seperti apa? Hanya persoalan hak azasi dan kewajiban kah? Ada banyak aspek kehidupan bernegara yang menuntut aspek keadilan. Dari segi hukum, sosial, politik dan ekonomi. Kalau dibahas semua maka tulisan kali ini bakalan setebal buku PMP dan P4 (mata pelajaran sekolah dijaman saya yg membahas Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila).
Nilai mata pelajaran PMP yang saya dapat di sekolah jauh dari excelent. Sampai sekarang pun banyak hal dari Pancasila ini yg saya masih juga tidak paham. Padahal saya seperti kebanyakan masyarakat Indonesia belajar PMP ini dari SD SMP SMA bahkan hingga kuliah. Sama halnya mengenai konsep adil yang akan saya bahas disini.

Untuk mempersempit pembicaraan saya mengambil satu bidang bahasan yaitu keadilan ekonomi seperti apa yang dicita-citakan dalam Pancasila. Saya ingin membahas ini diantaranya karena akhir2 ini banyak sekali berita tentang keributan dan protes dari masyarakat menyangkut penetapan UMR. Dimana-mana terjadi demo. Banyak dari masyarakat merasa tidak fair dan tidak adil. Upah minimum rata-rata di Bandung, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta misalnya. Jarak kota-kota ini tidak jauh, kehidupan perekonomian pun tidak banyak beda, harga sandang, pangan, papan kurang lebih sama, kenapa standard upah bisa beda-beda?

Yang lebih repot lagi ketika bicara upah antara Jawa dan Papua. Mungkin rumus perhitungan yang dibuat negara ini jadi semakin rumit lagi. Nilai harga sandang pangan dan papan berbeda, dan yang pasti Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan tambah pusing menetapkan angka UMR, sudah pusing toh masyarakat masih tidak puas juga. Dan nyatanya memang banyak yang merasa tidak adanya keadilan. Itu sebabnya Papua memilih untuk mencari jalan kehidupan bernegara sendiri karena merasakan ketidak adilan. Tapi pemerintah masih juga pusing merasa sudah bersikap adil tapi masih juga dianggap tidak adil, antara pusat dan pelosok.

Yang terjadi di negara Indonesia ini adalah semakin berada di pelosok maka semakin tinggi harga-harga. Masyarakat pelosok yang kemampuan ekonominya rendah (karena keterbatasan pada akses pendidikan maupun pekerjaan) justru harus membayar lebih mahal dibanding dengan masyarakat yang berada dekat dengan pusat pemerintahan. Apalagi membandingkan antara mereka di perbatasan Kalimantan dengan Jakarta, mereka yang tinggal dekat puncak gunung yang masih berada di pulau Jawa dengan yang di kota saja sudah jauh dari kata adil.

Rumus perhitungan penetapan UMR, rumus perhitungan harga-harga satuan untuk pangan dan sandang, rumus perhitungan subsidi (seperti misalnya yang kaya tidak boleh beli premium karena itu bersubsidi dan cuma untuk rakyat miskin) yang dipakai bangsa ini serba rumit. Apa bedanya yang berpenghasilan 1,5 juta dengan penghasilan 1,6 juta perbulan, beda tipis. Terus pengusaha dan pedagang dianggap orang kaya, padahal usaha swasta bisa saja penghasilan bulan ini 10 jt dan dua atau tiga bulan kedepannya berturut-turut 0 jt. Usaha yang bagaimana dan pedagang yang bagaimana yang termasuk kaya dan miskin. Bagaimana mengontrol seseorang boleh membeli barang yang bersubsidi dan non-subsidi?
Semakin saya pikirkan semakin saya pusing dan mau muntah dan semakin saya merasa tidak mendapatkan adanya keadilan. Dan semakin saya nggak ngerti dan nggak paham mengenai keadilan ekonomi seperti apakah yang dicita-citakan bangsa ini seperti yang dirumuskan dalam Pancasila. Bagaimana saya bisa mendapat nilai excelent dalam pelajaran PMP jika dalam fakta kehidupan sehari-hari nilai nilai kehidupan rumusan Pancasila itu tidak ada, susah untuk memahaminya.

Rumit sungguh rumit apa yang diterapkan di negara ini. Ini akibat dari adanya sentralisasi perekonomian. Dan juga karena kita lebih banyak berteori memakai perhitungan-perhitungan empiris tanpa melihat faktanya. Teori-teori ekonomi yang diterapkan nggak nyambung. Coba kita berpikir yang praktis-praktis saja. Kalau mau dibilang adil secara ekonomi seharusnya harga barang (sandang, pangan, papan) yang ditetapkan di Jakarta sama dengan harga di perbatasan Kalimantan ataupun Papua. Harga beras di Jakarta sama dengan harga dipelosok, begitu juga harga bensin, semen, dll sama rata untuk seluruh rakyat Indonesia di Makasar maupun di pulau Selayar. Pertanyaannya bagaimana mungkin?

Membawa barang dari Jakarta ke pelosok tentunya perlu transportasi dan itu semua ada biayanya. Jawabannya menurut saya mudah saja, disitulah fungsi subsidi. Negara membayar subsidi berupa biaya transportasinya. Barang-barang perekonomian keperluan rakyat diangkut dengan perusahaan angkutan negara yang dibiayai negara. Mudah saja perhitungannya, sebagai contoh : masyarakat Puncak Jaya populasinya sekian ribu, konsumsi pangan, sandang dan papan sesuai standard-nya (pemerintah cukup menetapkan 9 bahan pokok) adalah sekian, maka jumlah yang harus diangkut hingga Puncak Jaya adalah sekian, itulah yang disubsidi.
Tidak perlu lagi berbagai macam rumus ekonomi makro mikro dan tetek bengek yang diadopsi dari negara Eropa Amerika, Jepang, Rusia dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kondisi negara kepulauan seperti kita.

Kalau biaya subsidi semakin tinggi karena biaya transportasi menjadi besar akibat meningkatnya jumlah populasi di pelosok, maka saatnya pemerintah memberikan insentif untuk usaha industri untuk dibangun dimana kebutuhan akan suatu barang menjadi besar sehingga subsidi terlalu besar. Jadi semakin jelas industri mana yang layak diberikan insentif dan mana yang tidak. Demikian juga kalau rakyat Papua tidak lagi makan sagu beralih ke jagung, beras, kedelai atau bahan pangan yang lain, maka kirimkan ahli-ahli pertanian negara ini yang begitu banyak ke Papua dan pelosok lainnya untuk mendidik mereka masyarakat pelosok menanam beras, jagung dan lain-lain. Sehingga tidak perlu lagi mengangkut beras, jagung kedelai dan lain-lain dari Jawa ke Papua atau pelosok lainnya.

Dengan demikian juga sangat mudah untuk menetapkan harga barang dan jasa di seluruh pelosok negeri dan mudah juga untuk menetapkan Upah Minimum Rata-rata, karena semua bisa disamakan karena harga barang (sandang, pangan, papan) dan jasa juga sama. Jika dipelosok populasi berkembang sehingga kebutuhan suatu barang meningkat, kemudian tercipta industri maka akan muncul kebutuhan sumber daya manusia, terciptalah lapangan pekerjaan. Masyarakat terdidik akan menyebar hingga ke pelosok dan terjadilah transfer pengetahuan. Kebutuhan sumber daya manusia akan memancing pertumbuhan akses pendidikan sesuai kebutuhan pasar pekerjaan.

NOTE :
Yang pasti juga kemacetan di Jakarta bisa teratasi, karena tidak perlu lagi orang berbondong-bondong ke Jakarta hanya karena konon ‘kata orang’ di Jakarta lebih mudah cari uang sementara harga-harga lebih murah dibanding di pelosok. Lebih jauh lagi pemerintah jadi tahu dimana kesulitan-kesulitan pendistribusian barang karena transportasi barang menjadi tugas pemerintah. Sehingga terpancing untuk meningkatkan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan. Pemerintah jadi tahu mana yang lebih ekonomis, mengangkut dengan truk sepanjang Trans Sumatera , Trans Jawa atau mengangkut dengan kereta atau lewat kapal laut. Juga jadi tahu dimana terdapat kejahatan dan mafia-mafia pelaku pungli di pelabuhan, karena pemerintah yg mengangkut sendiri dari pabrik industri di Jakarta sampai pada pengecer di pelosok sehingga penegak hukum dapat dengan mudah menangkap oknum-oknum yang melakukan pungli di daerah-daerah yang selama ini susah dijangkau. Jika nilai subsidi makin besar maka pemerintah jadi sadar sudah saatnya membangun industri yg dibutuhkan rakyat setempat dibanding mengimportnya dari luar daerah.


Leave a comment

Education is for the need of knowledge….

Untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan murah maka sekolah dan perguruan haruslah ditempatkan dimana pendidikan itu dibutuhkan dan bidang yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat kita masih bodoh dan tertinggal dalam bidang pengetahuan. Ini semua terkait dengan pola pikir kita yang salah. Pendidikan tinggi ada bukan untuk kebutuhan tapi untuk jabatan dan gengsi semata supaya kelihatan intelek. Ini semua pengaruh dari gaya kolonialisme yang tertanam dalam benak kita.

Dulu kala hanya orang-orang berpangkat, kepala daerah, bangsawan-bangsawan yang mengirim anaknya untuk belajar ke perguruan tinggi. Itu sebabnya perguruan tinggi berada di kota-kota besar saja. Pada kenyataannya masa sekarang kesadaran akan pentingnya pendidikan sebenarnya sudah ada pada sebagian besar masyarakat yang berpikiran maju, bahkan sampai ke desa-desa sebenarnya kesadaran itu sudah ada. Beberapa masyarakat desa yang berpikiran maju dan yang ingin maju, mengirim anak-anak mereka ke perguruan tinggi di kota demi pendidikan tinggi, bahkan apabila perlu dengan mengorbankan sawah dan ladang yang jadi penghidupan mereka. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

Kembali mengenai kesalahan dalam kebijakan pendidikan tinggi di tanah air yang muncul bukan untuk kebutuhan akan pendidikan melainkan untuk gengsi dan pangkat semata. Salah satu yang saya anggap kesalahan adalah dalam hal pemilihan dan penetapan jurusan dan fakultas. Sebagai contoh, Universitas Diponegoro tidak memiliki jurusan Pertanian dan Industri Pertanian sebab Universitas Gajah Mada telah memiliki jurusan tersebut sebaliknya Undip memiliki jurusan Perikanan sementara UGM tidak. Hanya karena dua universitas ini berada pada rayon wilayah yang sama, menurut penetap kebijakan pendidikan tidaklah jauh antara Jateng dan DIY. Padahal untuk kebanyakan orang tentulah masalah mengirimkan anak mereka ke kota yg berbeda. Jadi kebijakan ini seolah bila ingin sekolah tinggi masyarakat dipaksa untuk pergi jauh ke kota tertentu, dalam arti hanya orang-orang dengan kemampuan finansial cukup yang bisa pergi sekolah. Tapi kadang kala kalau melihat jurusan dari pendidikan yang dituju bukanlah untuk orang-orang yang memang menaruh minat pada bidang tersebut. Pertanian, Peternakan, Perikanan, sejatinya yang menaruh minat dan bakat untuk bidang ini adalah mereka yang bukan orang kota. Mereka yang berminat pada bidang tersebut adalah mereka2 yang tentunya bergelut dibidang tersebut.

Semisal jurusan Mathematika, Kimia, Metalurgi, Nuklir dan bidang serta jurusan yang aneh-aneh dibuat dan didirikan untuk universitas di kota tidaklah masalah. Tapi, bidang-bidang pendidikan terapan seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta industri nya tentunya lebih baik kalau dibuat dibanyak tempat dimana kebutuhan akan itu sangat diperlukan. Di kota-kota kecil, bahkan kalau perlu dibuat sebanyak-banyaknya diberbagai kota tanpa ada penghalang seperti jika Ambarawa memiliki fakultas pertanian boleh saja fakultas yang sama didirikan di kota Temanggung, Blora, Kudus, Pekalongan, Banjarnegara, dan lain-lain. Jika orang desa mau mendalami pertanian dan industri pertanian tidak perlu mereka harus pergi ke Yogya untuk sekolah di UGM. Begitu juga halnya dengan ilmu perikanan. Kenapa orang Yogya tidak boleh membentuk jurusan dan fakultas perikanan? Mestinya kota-kota seperti Pekalongan, Cirebon, Cilacap, Rembang dan Tuban dan semua kota pesisir dimana masyarakat hidup dari perikanan boleh saja mendirikan sekolah tinggi dan fakultas jurusan perikanan, kenapa hanya Undip? (sementara kuliahnyapun lebih banyak di Jepara).

Akibat dari pemikiran sekolah tinggi hanya untuk jabatan, gengsi dan nampak intelek semata, maka tidak jarang mahasiswa mengambil jurusan yang sebenarnya bukan bidang yang mereka minati. Ada berbagai bentuk dari kesalahan jurusan ini, terpaksa mengambil jurusan yang kosong dan sepi peminat karena jurusan yang mereka minati terbatas kursinya atau ingin memenuhi minatnya tapi tidak memiliki kemampuan finansial cukup untuk pergi ke kota lain, akhirnya kuliah jurusan apa saja yang penting kuliah. Ini termasuk mereka yang tidak punya kemampuan untuk dapat diterima di fakultas yang diminati. Akhirnya waktu dan dana terbuang percuma, padahal dana pendidikan tinggi di Indonesia tidaklah sedikit. Sementara pengetahuan masih jauh dari jangkauan.