Guru Kehidupan

Marilah kita berpikir untuk menjadi lebih baik


Leave a comment

Sampah, sampah, sampah

Image

Ya lagi-lagi bicara sampah yang bertebaran dimana-mana. Orang Indonesia memang jorok, lebih tepat lagi tolol untuk urusan mengelola sampah. Tidak punya solusi bagaimana cara mengatasi sampah yang terus menggunung. Orang Bali dulu kala sangat arif terhadap lingkungan tapi budaya itu sudah luntur dan tergerus oleh jaman. Tidak beda antara orang Bali dan orang Jakarta, sama saja, kali dan sungai, tukad dan yeh adalah tempat buangan sampah.

Sering di Bali diadakan kegiatan ‘Beach Cleaning Day’, kegiatan memunguti sampah di pantai oleh berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian mereka pada lingkungan. Terus terang saya angkat topi pada mereka yang mau kerja keras memunguti sampah di pantai itu. Mereka adalah orang-orang yang sungguh baik hati dan sangat peduli. Tapi maaf harus saya katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kerja keras, bukan kerja pintar. Seharian mereka memunguti sampah beberapa jam selanjutnya kembali sampah menumpuk ketika air pasang dan kemudian surut kembali. Orang-orang yang peduli itu membuat reklame besar-besar dan berkampanye untuk membersihkan pantai semata. Tapi apa yang mereka lakukan hanya peduli dan bukan solusi. Solusinya adalah memelihara daerah aliran sungai dan menghindarinya dari pembuangan sampah apapun, padat maupun cair.

Dulu kala orang Bali memuja gunung-gunung yang tinggi seperti Gunung Agung. Karena keyakinan bahwa dari sanalah sumber kehidupan. Dari gunung yang ditumbuhi hutan lebat yang mengalirkan air pada sungai besar dan kecil. Sungai-sungai mengairi sawah-sawah, ladang dan kebun yang menumbuhkan padi dan sayur mayur sebagai sumber pangan dan kehidupan. Tapi sekarang, orang Bali menjual sawah dan ladang mereka kepada orang asing atau menyewakannya untuk hotel dan villa, terutama di Denpasar dan sekitarnya. Orang Bali tidak peduli lagi dengan sungai-sungai mereka apakah bisa untuk mengairi sawah atau tidak. ‘Jangan bilang yang buang sampah itu orang pendatang’. Seperti kebiasaan orang Bali sering menyalahkan pendatang dari Jawa. Tidak. Sampah yang bertebaran di pantai bukan sampah kiriman dari Jawa tapi dari sungai-sungai, yeh dan tukad di Bali sendiri. Dan yang buang sampah ke kali dan sungai itu orang Bali sendiri, orang lokal, orang-orang yang tinggal di Bali, bukan orang lain. Mereka sendiri yang justru mengajari para pendatang yang bahkan juga orang asli pulau Bali, hanya saja mereka datang dari berbagai pelosok pulau Bali seperti dari Karang Asem, Buleleng atau Negara. Justru pendatang dari jauh apalagi expat dan orang asing sangat memikirkan bagaimana sebaik-baiknya mengurangi pemakaian plastik supaya jangan banyak menumpuk jadi sampah. Karena mereka mencintai keindahan Bali, itu sebabnya mereka tinggal di Bali.

Tapi apa daya pantai-pantai yang indah sekarang sudah mulai rusak oleh perlakuan orang Bali terhadap sungai-sungai mereka. Sampah yang terbanyak bukan sampah karena turis buang sampah di pantai. Sampah yang ada di pantai datang dari sungai-sungai. Silahkan saja lihat dan periksa sendiri, jenis sampah yang ada bukan sampah plastik dari makanan para turis. Sampah-sampah yang bertebaran di pantai sangat beragam tapi bukan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan hotel-hotel dan turis ataupun kegiatan pariwisata, tapi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari orang asli, penduduk lokal, orang yang tinggal di Bali, apakah itu pendatang dari Jawa atau orang Bali asli pendatang dari Negara, Buleleng, Karang Asem, Bangli dll.

Biang kerok sampah yang menumpuk di pantai datangnya dari semua sungai, tukad dan yeh yang mengalir ke pantai dan orang-orang lokal yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang mempunyai kebiasaan jorok menggelontorkan sampah ke sungai-sungai. Mereka yang lupa pada kearifan nenek moyang bahwa gunung yang mengalirkan air yang bersih di sungai-sungai hingga ke muaranya di pantai adalah sumber kehidupan. Mereka tidak tahu bahwa pantai yang indah akan tetap indah jika sungai-sungai mengalirkan air yang bersih. Mereka bahkan tidak tahu bahwa suatu saat orang tidak mau lagi pergi melihat Bali karena pantai-pantainya penuh sampah dan airnya berbau akibat sungai yang kotor, jorok dan jadi tempat buangan sampah manusia.

Orang Bali masih memuja Gunung Agung tapi melupakan ke-arifan dan makna dari apa yang mereka dan nenek moyang mereka yakini pada jaman dulu kala. Mereka pikir pantai-pantai berpasir putihlah sumber kehidupan di Bali sekarang ini. Ombak-ombak besar untuk berselancar dan hotel-hotel yang memberikan pekerjaan. Mereka lupa bahwa sungai-sungai dengan air bersih yang mengalir dari puncak gunung yang tinggi adalah sumber kehidupan, dulu maupun sekarang, tetap dan masih jadi sumber kehidupan. Meski sekarang orang Bali di Denpasar dan sekitarnya tidak lagi menggunakan sungai untuk sawah – ladang, tapi sebenarnya sungai masih jadi sumber kehidupan orang Bali, untuk sumber air bersih bagi hotel-hotel yang dibangun di sepanjang pantai dan juga untuk semua yang hidup dari pariwisata, dari pemandangan pantai yang mereka jual. Semua pantai dari Barat sampai ke Timur adalah muara dari begitu banyak sungai besar dan kecil, yeh dan tukad, yang mengalir ke Selatan dari gunung-gunung tinggi di Bali.


Leave a comment

UMR dan Sila ke 5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ok, bicara soal adil dan keadilan, apa yang dimaksud dengan adil dalam ideologi Pancasila kita ini? Adil itu seperti apa? Hanya persoalan hak azasi dan kewajiban kah? Ada banyak aspek kehidupan bernegara yang menuntut aspek keadilan. Dari segi hukum, sosial, politik dan ekonomi. Kalau dibahas semua maka tulisan kali ini bakalan setebal buku PMP dan P4 (mata pelajaran sekolah dijaman saya yg membahas Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila).
Nilai mata pelajaran PMP yang saya dapat di sekolah jauh dari excelent. Sampai sekarang pun banyak hal dari Pancasila ini yg saya masih juga tidak paham. Padahal saya seperti kebanyakan masyarakat Indonesia belajar PMP ini dari SD SMP SMA bahkan hingga kuliah. Sama halnya mengenai konsep adil yang akan saya bahas disini.

Untuk mempersempit pembicaraan saya mengambil satu bidang bahasan yaitu keadilan ekonomi seperti apa yang dicita-citakan dalam Pancasila. Saya ingin membahas ini diantaranya karena akhir2 ini banyak sekali berita tentang keributan dan protes dari masyarakat menyangkut penetapan UMR. Dimana-mana terjadi demo. Banyak dari masyarakat merasa tidak fair dan tidak adil. Upah minimum rata-rata di Bandung, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta misalnya. Jarak kota-kota ini tidak jauh, kehidupan perekonomian pun tidak banyak beda, harga sandang, pangan, papan kurang lebih sama, kenapa standard upah bisa beda-beda?

Yang lebih repot lagi ketika bicara upah antara Jawa dan Papua. Mungkin rumus perhitungan yang dibuat negara ini jadi semakin rumit lagi. Nilai harga sandang pangan dan papan berbeda, dan yang pasti Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan tambah pusing menetapkan angka UMR, sudah pusing toh masyarakat masih tidak puas juga. Dan nyatanya memang banyak yang merasa tidak adanya keadilan. Itu sebabnya Papua memilih untuk mencari jalan kehidupan bernegara sendiri karena merasakan ketidak adilan. Tapi pemerintah masih juga pusing merasa sudah bersikap adil tapi masih juga dianggap tidak adil, antara pusat dan pelosok.

Yang terjadi di negara Indonesia ini adalah semakin berada di pelosok maka semakin tinggi harga-harga. Masyarakat pelosok yang kemampuan ekonominya rendah (karena keterbatasan pada akses pendidikan maupun pekerjaan) justru harus membayar lebih mahal dibanding dengan masyarakat yang berada dekat dengan pusat pemerintahan. Apalagi membandingkan antara mereka di perbatasan Kalimantan dengan Jakarta, mereka yang tinggal dekat puncak gunung yang masih berada di pulau Jawa dengan yang di kota saja sudah jauh dari kata adil.

Rumus perhitungan penetapan UMR, rumus perhitungan harga-harga satuan untuk pangan dan sandang, rumus perhitungan subsidi (seperti misalnya yang kaya tidak boleh beli premium karena itu bersubsidi dan cuma untuk rakyat miskin) yang dipakai bangsa ini serba rumit. Apa bedanya yang berpenghasilan 1,5 juta dengan penghasilan 1,6 juta perbulan, beda tipis. Terus pengusaha dan pedagang dianggap orang kaya, padahal usaha swasta bisa saja penghasilan bulan ini 10 jt dan dua atau tiga bulan kedepannya berturut-turut 0 jt. Usaha yang bagaimana dan pedagang yang bagaimana yang termasuk kaya dan miskin. Bagaimana mengontrol seseorang boleh membeli barang yang bersubsidi dan non-subsidi?
Semakin saya pikirkan semakin saya pusing dan mau muntah dan semakin saya merasa tidak mendapatkan adanya keadilan. Dan semakin saya nggak ngerti dan nggak paham mengenai keadilan ekonomi seperti apakah yang dicita-citakan bangsa ini seperti yang dirumuskan dalam Pancasila. Bagaimana saya bisa mendapat nilai excelent dalam pelajaran PMP jika dalam fakta kehidupan sehari-hari nilai nilai kehidupan rumusan Pancasila itu tidak ada, susah untuk memahaminya.

Rumit sungguh rumit apa yang diterapkan di negara ini. Ini akibat dari adanya sentralisasi perekonomian. Dan juga karena kita lebih banyak berteori memakai perhitungan-perhitungan empiris tanpa melihat faktanya. Teori-teori ekonomi yang diterapkan nggak nyambung. Coba kita berpikir yang praktis-praktis saja. Kalau mau dibilang adil secara ekonomi seharusnya harga barang (sandang, pangan, papan) yang ditetapkan di Jakarta sama dengan harga di perbatasan Kalimantan ataupun Papua. Harga beras di Jakarta sama dengan harga dipelosok, begitu juga harga bensin, semen, dll sama rata untuk seluruh rakyat Indonesia di Makasar maupun di pulau Selayar. Pertanyaannya bagaimana mungkin?

Membawa barang dari Jakarta ke pelosok tentunya perlu transportasi dan itu semua ada biayanya. Jawabannya menurut saya mudah saja, disitulah fungsi subsidi. Negara membayar subsidi berupa biaya transportasinya. Barang-barang perekonomian keperluan rakyat diangkut dengan perusahaan angkutan negara yang dibiayai negara. Mudah saja perhitungannya, sebagai contoh : masyarakat Puncak Jaya populasinya sekian ribu, konsumsi pangan, sandang dan papan sesuai standard-nya (pemerintah cukup menetapkan 9 bahan pokok) adalah sekian, maka jumlah yang harus diangkut hingga Puncak Jaya adalah sekian, itulah yang disubsidi.
Tidak perlu lagi berbagai macam rumus ekonomi makro mikro dan tetek bengek yang diadopsi dari negara Eropa Amerika, Jepang, Rusia dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kondisi negara kepulauan seperti kita.

Kalau biaya subsidi semakin tinggi karena biaya transportasi menjadi besar akibat meningkatnya jumlah populasi di pelosok, maka saatnya pemerintah memberikan insentif untuk usaha industri untuk dibangun dimana kebutuhan akan suatu barang menjadi besar sehingga subsidi terlalu besar. Jadi semakin jelas industri mana yang layak diberikan insentif dan mana yang tidak. Demikian juga kalau rakyat Papua tidak lagi makan sagu beralih ke jagung, beras, kedelai atau bahan pangan yang lain, maka kirimkan ahli-ahli pertanian negara ini yang begitu banyak ke Papua dan pelosok lainnya untuk mendidik mereka masyarakat pelosok menanam beras, jagung dan lain-lain. Sehingga tidak perlu lagi mengangkut beras, jagung kedelai dan lain-lain dari Jawa ke Papua atau pelosok lainnya.

Dengan demikian juga sangat mudah untuk menetapkan harga barang dan jasa di seluruh pelosok negeri dan mudah juga untuk menetapkan Upah Minimum Rata-rata, karena semua bisa disamakan karena harga barang (sandang, pangan, papan) dan jasa juga sama. Jika dipelosok populasi berkembang sehingga kebutuhan suatu barang meningkat, kemudian tercipta industri maka akan muncul kebutuhan sumber daya manusia, terciptalah lapangan pekerjaan. Masyarakat terdidik akan menyebar hingga ke pelosok dan terjadilah transfer pengetahuan. Kebutuhan sumber daya manusia akan memancing pertumbuhan akses pendidikan sesuai kebutuhan pasar pekerjaan.

NOTE :
Yang pasti juga kemacetan di Jakarta bisa teratasi, karena tidak perlu lagi orang berbondong-bondong ke Jakarta hanya karena konon ‘kata orang’ di Jakarta lebih mudah cari uang sementara harga-harga lebih murah dibanding di pelosok. Lebih jauh lagi pemerintah jadi tahu dimana kesulitan-kesulitan pendistribusian barang karena transportasi barang menjadi tugas pemerintah. Sehingga terpancing untuk meningkatkan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan. Pemerintah jadi tahu mana yang lebih ekonomis, mengangkut dengan truk sepanjang Trans Sumatera , Trans Jawa atau mengangkut dengan kereta atau lewat kapal laut. Juga jadi tahu dimana terdapat kejahatan dan mafia-mafia pelaku pungli di pelabuhan, karena pemerintah yg mengangkut sendiri dari pabrik industri di Jakarta sampai pada pengecer di pelosok sehingga penegak hukum dapat dengan mudah menangkap oknum-oknum yang melakukan pungli di daerah-daerah yang selama ini susah dijangkau. Jika nilai subsidi makin besar maka pemerintah jadi sadar sudah saatnya membangun industri yg dibutuhkan rakyat setempat dibanding mengimportnya dari luar daerah.