Guru Kehidupan

Marilah kita berpikir untuk menjadi lebih baik


Leave a comment

Sedekah Ramadhan

Maksud baik kok dihalangi, itu pikiran orang ketika aku bilang sebaiknya tidak membiasakan memberikan uang kepada anak-anak di kampung-kampung. Sepertinya mungkin aku ini orang yang paling sadis di Dunia, tidak punya empati dan kasih sayang. Biarlah orang melihatnya aku ini pelit, nggak pernah sedekah dan tidak pernah bantu saudara-saudaranya. Wes ben wae, tidak perlu diklarifikasi, Gusti Allah mboten sare, wong ndak dapet pengakuan juga ndak apa. Biarlah orang men-judge aku seperti apa yang mereka lihat. Aku tidak peduli apa kata orang, aku peduli dengan menjadikan orang lebih mulia.

Seperti biasa bulan ramadhan seperti sekarang orang berlomba-lomba bagi sedekah. Which is good, jka dipandang dari sudut agama. Penukaran uang receh di Bank seperti acara yang wajib selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Id. Sampai-sampai Bank perlu memberikan pengumuman jadwal penukaran uang kecil. Kebiasaan memberikan donasi kepada kamu miskin dan dhuafa dengan membagi secara langsung berupa uang seperti sebuah tradisi buat bangsa ini. Orang-orang kaya di negara ini seperti membutuhkan pengakuan untuk perbuatan baiknya. Yang memberi sangat bahagia jika bisa membagikan uang kepada sebanyak-banyaknya kaum miskin, apalagi jika melihat orang-orang berebutan untuk mendapatkan uang sedekah. Bahkan beberapa kasus yang terjadi sebelumnya hingga memakan korban jiwa. They looks like animal more than human, ketika saling berebut. Mereka yang berebut sedekah seperti hewan yang hanya memakai insting mereka yang mengatakan: uang, uang, uang. Mereka harus mendapatkan uang sedekah itu lebih dari sekitarnya, ketimbang berpikir rasional, apalagi berpikir untuk sabar menunggu sampai uang diberikan ke tangan mereka. Wanita dewasa, tua, dan muda. Semua berebut, saling dorong saling sikut dan anak-anak menjerit menangis tergencet sana sini. Uang sedekah yang diperebutkan nilainya hanya sebesar 15.000,- sampai 20.000,-.

Apakah tidak ada cara lain untuk memberikan donasi? Haruskah disaksikan orang banyak dan beritanya harus sampai muncul di tivi karena ada orang yang mati lemas dan terinjak-injak hanya untuk memberi sedekah. Yang disalahkan selalu mereka yang berebut sedekah bukannya orang-orang kaya yang butuh pengakuan itu. Tidak adakah cara memberi sedekah yang memuliakan mereka yang diberi, meskipun mereka hanyalah kaum dhuafa dan fakir miskin? Orang-orang miskin itu seperti hewan karena mereka tidak cukup pengetahuan, mereka miskin, bodoh dan tidak beradab. Menjadikan mereka manusia yang beradab dan bermartabat adalah dengan memberikan mereka pengetahuan. Mengajari mereka juga dengan cara memperlakukan mereka secara beradab dan bermartabat. Tidak menjadikan tetap bodoh seperti hewan, menumbuhkan insting mereka untuk mengemis dan meminta-minta.

Sering aku melihat orang senang sekali memberikan uang seribu dua ribu kepada orang miskin tapi sering pelit ketika memberikan pengetahuan kepada orang lain bagaimana caranya dia mencari kekayaan. Ada orang yang pelit bahkan untuk hal-hal kecil seperti berbagi trik dan pengetahuan untuk membuat kue misalnya. Meskipun banyak juga orang yang beramal dengan ilmunya dengan menulis blog-blog berisi pengetahuan yang bermanfaat. Amal berupa pengetahuan itu lebih panjang ketimbang sedekah uang seribu dua ribu. Apalagi jika pengetahuan itu bisa membuat orang lain menggunakannya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya menjadi lebih baik.

Sedekah bukan cuma uang seribu dua ribu perak, pengetahuan dan menjadikan orang lain lebih mulia adalah sedekah yang tidak ada habisnya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal untuk mereka yang mau berbagi pengetahuan. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.


Leave a comment

UMR dan Sila ke 5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ok, bicara soal adil dan keadilan, apa yang dimaksud dengan adil dalam ideologi Pancasila kita ini? Adil itu seperti apa? Hanya persoalan hak azasi dan kewajiban kah? Ada banyak aspek kehidupan bernegara yang menuntut aspek keadilan. Dari segi hukum, sosial, politik dan ekonomi. Kalau dibahas semua maka tulisan kali ini bakalan setebal buku PMP dan P4 (mata pelajaran sekolah dijaman saya yg membahas Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila).
Nilai mata pelajaran PMP yang saya dapat di sekolah jauh dari excelent. Sampai sekarang pun banyak hal dari Pancasila ini yg saya masih juga tidak paham. Padahal saya seperti kebanyakan masyarakat Indonesia belajar PMP ini dari SD SMP SMA bahkan hingga kuliah. Sama halnya mengenai konsep adil yang akan saya bahas disini.

Untuk mempersempit pembicaraan saya mengambil satu bidang bahasan yaitu keadilan ekonomi seperti apa yang dicita-citakan dalam Pancasila. Saya ingin membahas ini diantaranya karena akhir2 ini banyak sekali berita tentang keributan dan protes dari masyarakat menyangkut penetapan UMR. Dimana-mana terjadi demo. Banyak dari masyarakat merasa tidak fair dan tidak adil. Upah minimum rata-rata di Bandung, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta misalnya. Jarak kota-kota ini tidak jauh, kehidupan perekonomian pun tidak banyak beda, harga sandang, pangan, papan kurang lebih sama, kenapa standard upah bisa beda-beda?

Yang lebih repot lagi ketika bicara upah antara Jawa dan Papua. Mungkin rumus perhitungan yang dibuat negara ini jadi semakin rumit lagi. Nilai harga sandang pangan dan papan berbeda, dan yang pasti Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan tambah pusing menetapkan angka UMR, sudah pusing toh masyarakat masih tidak puas juga. Dan nyatanya memang banyak yang merasa tidak adanya keadilan. Itu sebabnya Papua memilih untuk mencari jalan kehidupan bernegara sendiri karena merasakan ketidak adilan. Tapi pemerintah masih juga pusing merasa sudah bersikap adil tapi masih juga dianggap tidak adil, antara pusat dan pelosok.

Yang terjadi di negara Indonesia ini adalah semakin berada di pelosok maka semakin tinggi harga-harga. Masyarakat pelosok yang kemampuan ekonominya rendah (karena keterbatasan pada akses pendidikan maupun pekerjaan) justru harus membayar lebih mahal dibanding dengan masyarakat yang berada dekat dengan pusat pemerintahan. Apalagi membandingkan antara mereka di perbatasan Kalimantan dengan Jakarta, mereka yang tinggal dekat puncak gunung yang masih berada di pulau Jawa dengan yang di kota saja sudah jauh dari kata adil.

Rumus perhitungan penetapan UMR, rumus perhitungan harga-harga satuan untuk pangan dan sandang, rumus perhitungan subsidi (seperti misalnya yang kaya tidak boleh beli premium karena itu bersubsidi dan cuma untuk rakyat miskin) yang dipakai bangsa ini serba rumit. Apa bedanya yang berpenghasilan 1,5 juta dengan penghasilan 1,6 juta perbulan, beda tipis. Terus pengusaha dan pedagang dianggap orang kaya, padahal usaha swasta bisa saja penghasilan bulan ini 10 jt dan dua atau tiga bulan kedepannya berturut-turut 0 jt. Usaha yang bagaimana dan pedagang yang bagaimana yang termasuk kaya dan miskin. Bagaimana mengontrol seseorang boleh membeli barang yang bersubsidi dan non-subsidi?
Semakin saya pikirkan semakin saya pusing dan mau muntah dan semakin saya merasa tidak mendapatkan adanya keadilan. Dan semakin saya nggak ngerti dan nggak paham mengenai keadilan ekonomi seperti apakah yang dicita-citakan bangsa ini seperti yang dirumuskan dalam Pancasila. Bagaimana saya bisa mendapat nilai excelent dalam pelajaran PMP jika dalam fakta kehidupan sehari-hari nilai nilai kehidupan rumusan Pancasila itu tidak ada, susah untuk memahaminya.

Rumit sungguh rumit apa yang diterapkan di negara ini. Ini akibat dari adanya sentralisasi perekonomian. Dan juga karena kita lebih banyak berteori memakai perhitungan-perhitungan empiris tanpa melihat faktanya. Teori-teori ekonomi yang diterapkan nggak nyambung. Coba kita berpikir yang praktis-praktis saja. Kalau mau dibilang adil secara ekonomi seharusnya harga barang (sandang, pangan, papan) yang ditetapkan di Jakarta sama dengan harga di perbatasan Kalimantan ataupun Papua. Harga beras di Jakarta sama dengan harga dipelosok, begitu juga harga bensin, semen, dll sama rata untuk seluruh rakyat Indonesia di Makasar maupun di pulau Selayar. Pertanyaannya bagaimana mungkin?

Membawa barang dari Jakarta ke pelosok tentunya perlu transportasi dan itu semua ada biayanya. Jawabannya menurut saya mudah saja, disitulah fungsi subsidi. Negara membayar subsidi berupa biaya transportasinya. Barang-barang perekonomian keperluan rakyat diangkut dengan perusahaan angkutan negara yang dibiayai negara. Mudah saja perhitungannya, sebagai contoh : masyarakat Puncak Jaya populasinya sekian ribu, konsumsi pangan, sandang dan papan sesuai standard-nya (pemerintah cukup menetapkan 9 bahan pokok) adalah sekian, maka jumlah yang harus diangkut hingga Puncak Jaya adalah sekian, itulah yang disubsidi.
Tidak perlu lagi berbagai macam rumus ekonomi makro mikro dan tetek bengek yang diadopsi dari negara Eropa Amerika, Jepang, Rusia dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kondisi negara kepulauan seperti kita.

Kalau biaya subsidi semakin tinggi karena biaya transportasi menjadi besar akibat meningkatnya jumlah populasi di pelosok, maka saatnya pemerintah memberikan insentif untuk usaha industri untuk dibangun dimana kebutuhan akan suatu barang menjadi besar sehingga subsidi terlalu besar. Jadi semakin jelas industri mana yang layak diberikan insentif dan mana yang tidak. Demikian juga kalau rakyat Papua tidak lagi makan sagu beralih ke jagung, beras, kedelai atau bahan pangan yang lain, maka kirimkan ahli-ahli pertanian negara ini yang begitu banyak ke Papua dan pelosok lainnya untuk mendidik mereka masyarakat pelosok menanam beras, jagung dan lain-lain. Sehingga tidak perlu lagi mengangkut beras, jagung kedelai dan lain-lain dari Jawa ke Papua atau pelosok lainnya.

Dengan demikian juga sangat mudah untuk menetapkan harga barang dan jasa di seluruh pelosok negeri dan mudah juga untuk menetapkan Upah Minimum Rata-rata, karena semua bisa disamakan karena harga barang (sandang, pangan, papan) dan jasa juga sama. Jika dipelosok populasi berkembang sehingga kebutuhan suatu barang meningkat, kemudian tercipta industri maka akan muncul kebutuhan sumber daya manusia, terciptalah lapangan pekerjaan. Masyarakat terdidik akan menyebar hingga ke pelosok dan terjadilah transfer pengetahuan. Kebutuhan sumber daya manusia akan memancing pertumbuhan akses pendidikan sesuai kebutuhan pasar pekerjaan.

NOTE :
Yang pasti juga kemacetan di Jakarta bisa teratasi, karena tidak perlu lagi orang berbondong-bondong ke Jakarta hanya karena konon ‘kata orang’ di Jakarta lebih mudah cari uang sementara harga-harga lebih murah dibanding di pelosok. Lebih jauh lagi pemerintah jadi tahu dimana kesulitan-kesulitan pendistribusian barang karena transportasi barang menjadi tugas pemerintah. Sehingga terpancing untuk meningkatkan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan. Pemerintah jadi tahu mana yang lebih ekonomis, mengangkut dengan truk sepanjang Trans Sumatera , Trans Jawa atau mengangkut dengan kereta atau lewat kapal laut. Juga jadi tahu dimana terdapat kejahatan dan mafia-mafia pelaku pungli di pelabuhan, karena pemerintah yg mengangkut sendiri dari pabrik industri di Jakarta sampai pada pengecer di pelosok sehingga penegak hukum dapat dengan mudah menangkap oknum-oknum yang melakukan pungli di daerah-daerah yang selama ini susah dijangkau. Jika nilai subsidi makin besar maka pemerintah jadi sadar sudah saatnya membangun industri yg dibutuhkan rakyat setempat dibanding mengimportnya dari luar daerah.


3 Comments

Menuju RI 1 naik Komodo

Meskipun pengumuman pemenang N7W sudah ditetapkan 11.11.2011 jam 11:11 waktu Swiss yang lalu tapi saya tetap akan menentang dengan keras dan untuk selamanya tindakan pembohongan publik dengan vote sms yang memanipulasi rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Memang nampak seperti menentang arus dengan menyuruh orang untuk tidak vote komodo untuk N7W. Tidak vote bukan berarti tidak nasionalis. Dan inilah alasan-alasan yang saya yakini lebih masuk akal dari pada mengikuti ajang vote N7W tersebut.

I don’t care who the F*** N7W. Kalau memang mereka mengganggap Taman Nasional Komodo dengan berbagai keistimewaannya layak sebagai salah satu N7W dan mereka memang dengan adil menilai semua kandidatnya ya silahkan saja. Yang menjadi alasan ketidak sukaan saya dengan ajang vote N7W yang ada di Indonesia adalah cara-cara pemenangannya. Ditambah adanya keterlibatan seorang politisi untuk pemenangannya.

Alasan P2K, yang nampak lebih tepatnya mempromosikan N7W ketimbang mempromosikan komodo, adalah demi kesejahteraan rakyat NTT. Kata mereka : jika Komodo dikenal luas di dunia melalui promosi N7W (padahal Komodo sudah dikenal di dunia sebelum N7W lahir) maka akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Pulau Komodo dan ke NTT. Jika makin banyak wisatawan yang berdatangan maka makin sejahtera rakyat disana dikarenakan akan tercipta banyak lapangan pekerjaan.

Tapi jika orang berduyun-duyun mendatangi TNK, seperti layaknya orang berwisata ke Pantai Kuta – Bali, akan mampukah lingkungan di TNK tetap bertahan asli seperti sediakala?

Logikanya, yang nyata-nyata akan terjadi, adalah semakin banyak orang yang ingin mengunjungi pulau tersebut maka semakin banyak pula fasilitas yang diinginkan. Semakin banyak fasilitas dibuat maka semakin banyak manusia diperlukan untuk mengelolanya. Sementara luas pulau Komodo tidak mungkin bertambah. Yang akan terjadi adalah perambahan dan penjarahan lahan serta sumber-sumber alam pulau-pulau di sekitarnya bahkan yang masuk dalam kawasan TNK. Kita lihat saja apa yang nanti akan terjadi.

P2K, Emmy Hafizd, Meutia Hafizd, Jusuf Kalla dkk kalau mereka memang sangat peduli dengan komodo dan kelestarian satwa langka ini kenapa tidak satupun dari mereka ada yang bertindak terhadap kasus matinya beberapa koleksi satwa Komodo sebagai imbas dari kekisruhan pengelolaan KBS (Kebun Binatang Surabaya). Tidak ada satupun dari P2K yang bereaksi bahkan hanya sedikit untuk berbicara didepan wartawan TV mengenai hal tersebut. Mereka sibuk sendiri dengan agenda mereka sendiri. Jelas bahwa agenda mereka adalah to become a hero, untuk menjadi beken dengan menunggangi kasus ketika rezim dan pemerintah saat ini menyatakan mundur dari ajang N7W.

Kalau JK memang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat NTT kenapa tidak dari dulu ketika dia masih menjabat sebagai wakil presiden. Apakah yang sudah dilakukan JK terhadap propinsi NTT ketika dia menjadi wakil presiden. Adakah transportasi yang memadai di „““Flores. Pernahkah dia, JK, melakukan perjalanan darat dari Maumere menuju Labuhan Bajo? Melalui ‘Trans-Flores Highway’. Adakah penerbangan pesawat langsung dari Maumere ke Labuhan Bajo ataupun juga dari Kupang sebagai ibukota NTT ke Labuhan Bajo?

Ada penerbangan Denpasar – Labuhan Bajo dan ada penerbangan Denpasar – Maumere. Tapi masuk akal nggak kalau mau terbang dari Maumere ke Labuhan Bajo atau sebaliknya harus melalui Denpasar – P.Bali? Atau lebih gila lagi terbang Maumere – Kupang dulu lalu Kupang – Bima dan selanjutnya melalui ferry dari Sape di Sumbawa ke Komodo ataupun Labuhan Bajo.

Jika sesuai analisa P2K bahwa popularitas Komodo di dunia akan memakmurkan rakyat NTT maka seharusnya sudah ada hubungan perekonomian, komunikasi dan transportasi yang nyata antara Labuhan Bajo sebagai gerbang utama TNK dengan wilayah-wilayah lain di NTT. Kenyataannya tidak. Yang ada sekarang hubungan komunikasi, perekonomian dan transportasi adalah melalui Denpasar – Bali dan tidak melibatkan kabupaten-kabupaten lain di NTT. Bahkan ada gosip Ruteng dan kabupaten Manggarai sedang mewacanakan pembentukan propinsi Ruteng terpisah dari NTT. Jika ini benar terjadi lalu kapan rakyat NTT sejahtera?

Mensejahterakan rakyat NTT bukan dengan meng-eksploitasi Komodo apalagi TNK yang mengancam konservasi satwa Komodo itu sendiri. Kesejahteraan rakyat NTT seharusnya dengan menciptakan hubungan komunikasi, perekonomian dan transportasi dari kabupaten di NTT satu dengan lainnya. Pulau Flores jauh lebih luas dari pulau Bali. Potensi wisata di ‘Cabo da Flores’ yang artinya ‘Cape of Flowers’, sangatlah banyak baik pemandangan alamnya maupun budayanya, diantaranya: Kelimutu, Riung, dan Bajawa. Ini dulu yang dieksploitasi serta menyediakan infrastruktur berupa jalan yang memadai (the real Trans-Flores highway, seperti jalan tol Jakarta – Bandung), listrik, dan air bersih. Jika infrastruktur jalan, listrik dan air bersih tersedia maka industri wisata akan tumbuh dengan subur di sana dan tercipta banyak lapangan kerja.


Leave a comment

Apakah RA Kartini ikut mendukung?

Suatu hari saya melihat dalam tayangan di TV One dalam acara ‘suara keadilan’ yang meliput kehidupan sebuah keluarga sangat miskin, tinggal di sebuah gubuk yang tidak layak untuk tinggal, diperlihatkan dalam tayangan itu seorang anaknya yang berumur 13 tahun, sangat kurus dan papa, tidak bisa apa-apa, seluruh hidupnya tergantung sama ibunya, anak tersebut cacat sejak lahir karena gizi buruk dan ketika lahir ke duniapun masih tetap mengalami gizi buruk karena tidak bisa menerima makanan lainnya. Alangkah saya terkejut ketika hampir sampai di bagian akhir tayangan tersebut dimana ternyata anak yang cacat dan bergizi buruk itu bukanlah satu-satunya anak dari keluarga miskin tinggal di gubuk reyot itu, masih ada empat lagi anak-anak mereka yang untung saja tidak cacat seperti yang satu itu meski keadaan gizi mereka belum tentu juga.

Ini bukan satu-satunya persoalan rakyat miskin yang ada di Indonesia. Mereka yang miskin dan papa dan tidak berpendidikan justru mayoritas mempunyai banyak anak, sementara mereka yang berpendidikan, berada di strata social menengah atas dan berkecukupan, merencanakan keluarga mereka dengan matang dan mempunyai anak sesuai dengan kemampuan mereka.

Ini adalah tugas kita semua untuk segera menyadarkan mereka semua wanita Indonesia akan hak mereka untuk tidak mengandung dan melahirkan jika keluarga yang mereka bentuk tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Bukan, bukan berarti saya mendukung adanya aborsi tapi saya mendukung program perencanaan keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya yang ada dibenak saya adalah adanya undang-undang yang mengatur ini semua. Termasuk juga bahwa wanita tidak berhak untuk diceraikan dengan alasan tidak memiliki keturunan. Sambil bertanya dalam hati apakah seandainya RA Kartini masih hidup akan mendukung ide dan gagasan ini?


2 Comments

Pekerja Anak

Anak-anak dibawah umur tidak boleh dipekerjakan. Di negara miskin dan tengah berkembang seperti Indonesia banyak sekali anak-anak dipekerjakan. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa mempekerjakan anak dibawah umur sebagai hal yang dilarang, alias tidak boleh, dan orang yang melanggar hal ini akan mendapatkan sangsi hukum.

Pada kenyataannya sangat sulit diterapkan peraturan tersebut. Kita menolak mempekerjakan anak-anak tapi di sisi lain keluarga-keluarga miskin dengan jumlah anak yang besar tidak mampu menghidupi anak-anak mereka apalagi menyekolahkan untuk membekali mereka dengan pendidikan. Satu-satunya cara membekali mereka agar dapat survive dalam kehidupan yang keras dan kejam adalah dengan mengajari mereka bekerja. Dengan cara  terjun langsung bekerja mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman secara langsung tanpa berlama-lama duduk dibangku sekolah.

Dalam kehidupan orang Jawa ada istilah ‘ngenger’, yaitu keluarga yang tidak mampu akan menitipkan anak mereka pada keluarga yang mampu memberi makan mereka dengan syarat harus mengikuti perintah dari orang tua yang diikuti dan membantu segala kegiatan yang ada dalam rumah tangga yang diikuti.  Seperti anak sendiri.  ‘Ngenger’ ini dulunya sering dilakukan hanya dalam lingkup keluarga saja. Tapi lama-lama dengan semakin individualisnya kehidupan masyarakat Indonesia dan semakin susah dan kejamnya kehidupan tidak lagi banyak keluarga yang bersedia ditumpangi atau mendapat tambahan beban anggota keluarga.

Ada yang perlu kita ketahui yaitu bahwa keluarga yang miskin maka akan menghasilkan juga anak-anak yang nantinya setelah dewasa juga membentuk keluarga yang miskin. Akses pendidikan sulit bagi keluarga miskin, maka tanpa adanya pendidikan akan sangat sulit juga dalam trah keluarga itu untuk bangkit dari kemiskinan. Tentunya di antara keluarga mereka sangat sulit untuk saling tolong menolong. Untuk menghidupi anak-anak sendiri saja sudah susah kalau harus ditambah lagi dengan keponakan-keponakan pasti berat. Jadi tradisi ‘ngenger’ dalam keluarga tidak bisa lagi terbentuk. Satu-satunya jalan adalah dengan mencari keluarga-keluarga kaya diluar lingkungan keluarga sendiri. Maka anak-anak yang sudah bisa dilepas tidak nyusu orang tuanya lagi dikirim pada keluarga kaya untuk bantu-bantu dirumah.

Perkembangan kemudian banyak orang yang menyalah gunakan, istilah kerennya ‘abusing’, kondisi tersebut dengan memanfaatkan anak-anak, mempekerjakan mereka dengan tujuan untuk mengeluarkan upah yang minim, alasannya anak-anak tersebut tidak punya pendidikan dan pengalaman.

Pekerja anak atau anak-anak yang terpaksa dipekerjakan karena orang tua mereka tidak mampu membiayai hanya terjadi di negara-negara miskin. Maka kalau kita ingin mengatasi persoalan mengenai pekerja anak ini maka terlebih dahulu kita harus mengatasi kemiskinan di dalam masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan dalam masyarakat tentunya dengan mengurangi  jumlah masyarakat miskin. Mampukah negara kita ini membiayai penuh satu generasi saja keluarga-keluarga yang miskin di Indonesia ini supaya generasi berikutnya mereka mampu bangkit dari kemiskinan?

Jika masyarakat tidak miskin maka tidak akan perlu anak-anak pergi bekerja. Anak-anak bisa menikmati masa kanak-kanak mereka dan duduk dibangku sekolah belajar dengan tenang. Menjadi anak-anak yang bahagia menimba pengetahuan untuk bekal hidup tanpa ada tekanan.